DIALEKSIS.COM | Korea Selatan - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah mengangkat kembali Perdana Menteri yang dimakzulkan Han Duck-soo sebagai penjabat presiden, perubahan terbaru dalam kisah politik berliku yang dipicu oleh pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol.
DIALEKSIS.COM | Roma - Mahkamah Konstitusi Italia memutuskan pada hari Jumat (21/3/2025) bahwa orang yang belum menikah dapat mengadopsi anak asing di bawah umur, mengakhiri larangan selama 40 tahun terhadap praktik tersebut dan menetapkan preseden yang dapat membuka jalan bagi orang Italia lajang untuk mengadopsi dari dalam negeri.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), menuntut perubahan syarat calon anggota legislatif agar hanya warga yang berdomisili di daerah pemilihan (dapil) yang berhak maju. Gugatan ini telah terdaftar di MK pada Senin, 3 Maret 2025, dengan nomor perkara 7/PUU-XXIII/2025.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pasangan calon nomor urut 1, Sulaiman (Tole) - Abdul Hamid (Apong), dalam sengketa hasil Pilkada Aceh Timur. Dalam putusan sela yang dibacakan pada sidang 4 Februari 2024, MK menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 3 dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pasangan calon nomor urut 1, Sulaiman-Abdul Hamid, dalam sengketa hasil Pilkada Aceh Timur. Putusan sela yang dibacakan pada sidang 4 Februari 2024 menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum pasangan nomor urut 3 dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen selaku Termohon membantah dalil Pemohon Perkara Nomor 12/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang menyebutkan pihaknya telah merekrut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari orang-orang terdekat dengan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Mukhlis dan Razuardi.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Mahkamah Konstitusi (MK) membuat gebrakan besar dengan menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR. Putusan ini mencabut ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan peluang bagi semua partai politik untuk mencalonkan presiden tanpa batasan.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan putusan ini, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR resmi dihapus. Artinya, seluruh partai politik kini dapat mengajukan calon presiden tanpa batasan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak sesuai dengan konstitusi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dilansir media dialeksis.com, Senin (11/11/2024), yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tanggal 7 November 2024, terdapat tanggapan resmi terkait Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 yang membahas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. MK memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang menjadi peserta Pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, menyampaikan terdapat 21 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk Provinsi Aceh. Namun, hanya 8 permohonan yang dilanjutkan ke persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kuasa hukum Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Aceh, Muzakir, mendapat teguran dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Muzakir baru menyampaikan revisi identitas pemohon saat sidang sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung MK, Selasa (30/4/2024).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polri melakukan pengamanan terkait pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4/2024). Sebanyak ribuan personel dikerahkan termasuk tim K-9 dari Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel untuk mengawal pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Putusan itu akan dibacakan besok Senin (22/4/2024).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dirbinmas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Badya Wijaya, S.H., M.H., mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan kembali poskamling dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Minggu (21/4/2024).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar Sidang Pendahuluan atas laporan Forum Mahasiswa Peduli Konstitusi (FORMASI) dan Gerakan Aktivis Konstitusi (GAS) di Ruang Sidang Panel, Gedung 2 MK, Jakarta pada Selasa (16/4/2024).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memantapkan persiapan dalam menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), atau sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sidang lanjuan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024, ribuan personel Kepolisian disiagakan untuk menjaga keamanan di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (28/3/2024).